Tetapi kalau saya hitung-hitung, ya mitra kami ini ada beberapa yang memang kita jadikan skala prioritas untuk dipikirkan. Bagaimana agar didukung secara legislasi di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan. 

Pengusutan dilakukan dengan memeriksa Auditor Utama AKN IV BPK Syamsudin

Gazalba Saleh dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi.

Hal itu diungkap Notaris/PPAT Tunggul Nirboyo saat bersaksi di persidangan.

Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Jelas, keputusan tersebut sulit untuk diterima dan mengkhianati keadilan hukum di Indonesia.

Tim jaksa KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya