KPK dinilai masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 Triliun.

Itu (kasus e-KTP), zaman sebelumnya Pak Jokowi. Tersangka pertama ditetapkan pada tanggal 22 April 2014 (a/n Sugiharto)  jauh sebelum pak Jokowi dilantik.

Agus dimarahi oleh Jokowi agar menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Saut mendengar cerita Agus saat pimpinan KPK hendak menggelar jumpa pers terkait penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden.

Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

Kementerian ESDM mengimbau masyarakat yang ingin membeli gas elpiji 3 kg harus turut sertakan KTP.

Hal itu membuat Lembaga antikorupsi membawa Paulus Tannos ke Indonesia untuk diproses hukum.

Sebab, Paulus Tannos dikabarkan telah berganti nama dan kewarganegaraan. Hal itu membuat tim KPK tidak bisa membawa Paulus Tannos ke Indonesia.

Kendati begitu KPK tidak dapat menangkap yang bersangkutan. Sebab, Paulus Tannos sudah mengubah nama dan kewarganegaraannya.