Penggeledahan itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam penambahan anggaran pada PUPR PKPP Riau Tahun Anggaran 2025.

KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan terkait penambahan anggaran untuk pergi ke luar negeri.

Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah lokasi lainnya pada Kamis, 6 November 2025.

KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menerima Rp2,25 miliar terkait kasus pemerasan dalam penambahan anggaran pada Dinas PUPR PKPP Riau Tahun 2025.

KPK mengungkap modus perkara dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025 yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Abdul Wahid dan dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025.

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau bernama Dani M. Nursalam.

KPK menyatakan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dkk terkait kasus pemerasan pada Dinas PUPR Provinsi Riau

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementerian Ketenagakerjaan, Narsih.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing