Hal itu yang menjadi alasan KPK memanggil Hanif yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR pada Jumat, 23 Januari 2026.

Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksan 10 orang saksi oleh penyidik di Polres Pati, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Madiun.

Hanif yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 23 Januari 2026.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan.

Dalam video yang diperoleh, terlihat karung diduga berisikan uang diserahkan oleh dua orang ibu yang mengendarai sepeda motor kepada Sumarijono.

Penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti lain yang dibutuhkan penyidik guna memperkuat bukti awal.

KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dana CSR dan gratifikasi di Kota Madiun.