Hasil survey itu menunjukan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik
Sosialisasi kebijakan pelarangan mudik 2021 harus dilakukan secara masif agar terbentuk pemahaman bahwa langkah yang diambil pemerintah itu demi kepentingan bersama.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harmadi mengatakan, pelarangan mudik dan perpanjangan PPKM Mikro, merupakan upaya pemerintah menekan potensi penyebaran Covid-19 di daerah, mengacu pada pengalaman mudik tahun lalu.
Bamsoet juga menyoroti temuan litbang Kementerian Perhubungan yang mencatat setelah dilakukan sosialisasi pelarangan mudik, masih ada 7 persen masyarakat, atau sekitar 10 jutaan, yang akan nekat tetap mudik.
Puncak lonjakan penumpang terjadi pada Rabu dinihari atau H-8, karena mulai 6 Mei 2021 diberlakukan pelarangan mudik
penghentian sementara operasional tersebut berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, melakukan kunjungan lapangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan mudik tahun 2021 berjalan dengan baik di lapangan.
Pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menunda kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia selama masa pelarangan mudik Lebaran 2021.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia saat pelarangan mudik di tanah air.