Ini pelajaran, pelajaran buat semua penyelenggara Pemilu seluruh Indonesia, termasuk kawan-kawan yang ada di Kabupaten Karo. Jangan main-main, ini amanah negara, amanah masyarakat yang dipercayakan kepada saudara-saudara semua. Pemilu ini kan penting.

Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada pemilu. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu.

Surat itu sifatnya penting, dicatat ya, sifatnya penting. Perihal konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai sikap Firli Bahuri yang menghindari wartawan dan menutupi wajahnya itu tak jauh berbeda dengan koruptor.

Menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyoroti, putusan MA 24/2023 terkait 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen, mengingat dikeluarkannya putusan ini menjelang proses penetapan DCT.

Hal itu disampaikan kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Damianus H Renjaan menyusul konflik lahan antara PT GPU dengan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB).

Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah.  Ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui. Jadi kita sahkan saja Rancangan Undang-Undang ini?.

Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut.

Jadi sebetulnya sekali lagi, ini adalah penyesuaian sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Perpu dan sekarang sudah jadi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023.