Maka dari itu, Pemerintah melakukan kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dan ditandatangani oleh sejumlah petinggi lembaga negara.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. 

Wakil Sekretaris Umum FPI, Azis Yanuar akan mendiskusikannya dengan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.

Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dengan demikian, FPI adalah Ormas terlarang.

Kebijakan itu pun telah disepakati oleh sejumlah petinggi lembaga negara. 

Langkah tim dari Polda Metro Jaya yang melakukan pengusutan kasus Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center) Haikal Hasan menuai kritik dari anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan, Jerman seharusnya bisa menghormati dan memiliki etika dalam berdiplomasi.

Melalui akun Twitter pribadinya, Denny yang berseberangan dengan Habib Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI) itu menyiggung nama Ketua DPP FPI, Munarman.

Partai Gerindra pasang badan bela Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyidikan kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Kalangan dewan merasa Bareskrim Polri sangat transparan dalam mengusut kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember lalu.