kebijakan terbaru pemerintah, modal KTP, beli Minyak goreng curah Rp14000 per Kg

Bulog sebaiknya langsung kerja ekstra keras segera mempersiapkan distribusi migor curah dengan baik agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Bulog jangan melulu tenggelam pada birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden.

Sebanyak 300 ton minyak goreng curah dan 800 ton gula mulai didistribusikan ke pasar - pasar tradisional dan UMKM di Kupang

Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.

Pengumuman itu penting agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor curah di pasaran. Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di tingkat produsen. Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi migor masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari.

Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp20.000. Trennya melandai dan cenderung turun

Padahal kami melihat sebab utama gonjang-ganjing migor curah adalah karena produsen tidak berkomitmen untuk memproduksi migor curah sesuai target kuota. Akibatnya pasokan hanya setengah dari kebutuhan migor curah yang 8 ribuan ton per hari. Apalagi di bulan Ramadhan kebutuhan migor ini diperkirakan meningkat.

Akar masalahnya harga migor curah yang tidak mencapai HET adalah karena produsen migor tidak memproduksinya sesuai dengan kuota komitmen mereka. Sehingga pasokan migor curah hanya setengah dari kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari.

Dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya