Rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (19/10) berlangsung alot. Sebab, rapat soal anggaran itu sudah berlangsung beberapa kali dan tidak menemukan titik terang. Apa penyebabnya?

Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai menciderai prestasi Presiden Jokowi yang memiliki visi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Partisipasi Indonesia pada Pameran ini juga antara lain untuk menjaga pasar produk perikanan Indonesia di Eropa, khususnya di Spanyol.

Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri.

Menurut Idham, temuan dari lapangan ini telah disampaikan ke Menteri Susi bahwa banyak nelayan dan pelaku perikanan yg mengeluhkan kebijakan tersebut akan tetapi respon positif tidak ditunjukkan oleh Menteri Susi.

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencabut kebijakan larangan cantrang bagi nelayan Indonesia.

Diantara yang hadir, Ketua Paguyban Nelayan Banten Ahmad Nawawi menceritakan tentang nasib pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang semakin tidak menentu pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015

Cak Imin juga menyindir Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinahkodai oleh Susi Pujiastuti. KKP dianggap malah mempersulit dan membuat nelayan susah.

Natuna memiliki cadangan gas terbesar se-Asia Pasifik. Sedangkan jika dikalkulasikan dengan sumber daya perikanan, daerah perbatasan itu dapat menyumbang Rp3.380 triliun.

Kepiting tersebut telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya.