Jadi kedepan diharapkan biro pemberitaan mampu menjadi wajah kehumasan DPR, bagian humas diharapkan bisa berpartisipasi di dalamnya.

Kemudian saya melihatnya, bahwa kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Maka harus ada diskresi dalam undang-undang itu. Jadi apakah waktunya tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa.

Puan dan para kades itu duduk dalam satu meja dan saling berhadapan. Ia kemudian menjelaskan bahwa DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi UU Desa, meski tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mengingat saat ini situasi politik jelang Pemilu 2024 sedang menghangat.

Semua TPS harus diawasi. Kalau polisi tidak bisa, maka pastikan ada tangan-tangan kepolisian yang lain di panitia pemilihan luar negeri yang diberikan kuasa untuk mengawasi dan mengamankan TPS.

Jangan menunggu lama. Segera perbaiki. Masyarakat ingin moda transportasi aman dan nyaman.

Kami ingin RUU Kelautan ini rasional. Saya dan rekan-rekan memiliki semangat (agar) ke depannya RUU ini nanti bisa teraplikasi dengan baik. Lembaga (DPR) ini membutuhkan masukan, saran, dan kritik untuk bicara revisi (UU Kelautan versi lama) supaya RUU Kelautan jadi faktual pada saat diaplikasikan.

Kami tentu tidak ingin otoritas pengelolaan sumber pendanaan ini justru memicu komersialisasi pendidikan entah itu melalui UKT atau seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Kami di Komisi VIII DPR RI selalu mengusulkan peningkatan gaji kepada para pendamping PKH. Kerja mereka tidak mudah di lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses terhadap perlindungan sosial maupun kesehatan.

Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, itu adalah upaya bagaimana Pemerintah mengurangi kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat.