Upaya Pemerintah menurunkan tingkat polusi udara dengan cara menutup pembangkit listrik batu bara mandiri harus segera dilakukan. Hal ini untuk menghindari dampak yang lebih buruk.
Wacana itu tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan karenanya tidak harus membebek ketentuan negara lain. Apalagi konstitusi yang berlaku di Indonesia tegas menghormati pelaksanaan ajaran Agama sebagai bagian dari HAM.
Ilegal mining Ini memang luar biasa, dari yg kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di blok mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak.
Saya sih masih tetap berharap meskipun Pak SBY sudah mengatakan, atau Demokrat sudah mengatakan cabut, saya masih berharap mudah-mudahan ke depan ada perenungan ulang bisa gabung dengan koalisi ini, ya kan.
Netizen Kaitkan Urungnya Pencawapresan AHY, HNW : Itu Peristiwa yang Sama Sekali Berbeda
Ini tragis. Kondisi tersebut tentu akan membuat Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara. Bila masalah ini tidak diantisipasi bisa merepotkan negara di kemudian hari. Dengan cadangan nikel yang pas-pasan maka Pemerintah harus menata ulang program hilirisasi nikel ini.
PKS konsisten mengusung amanat MMS VIII tersebut. Struktur dan kader PKS selama ini juga all out mengenalkan dan mensosialisasikan Anies Baswedan ke seluruh pelosok tanah air.
sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024.
Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya.
Jika tenaga kerja kita sudah didominasi pekerja informal maka perlindungan bagi mereka wajib hukumnya. Saya mengusulkan dan mendorong hadirnya PBI BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja informal ini terlindungi dan memiliki tabungan masa depan.