Misalnya memberi panduan bagaimana sebuah lembaga good governance tidak maladministrasi, padahal ini juga dilakukan oleh  KPK melalui kajian sistem, Kejaksaan dalam konteks pencegahan.

Bareskrim Polri dalami laporan dugaan kebocoran data putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem pemilu

Tolak sistem proporsional tertutup, Wakil Ketua MPR: Rakyat adalah pemegang kekuasaan, berhak pilih wakilnya

Jadi jangan isunya diubah jadi kebocoran, akan tetapi tetap fokus ke MK yang diingatkan agar betul-betul jadi garda pelaksana konstitusi. Jangan diubah jadi seolah-olah ada permasalahan kebocoran atau tidak.

Saya berharap info tersebut tidak benar. Karena jika benar maka hak rakyat menjadi terenggut.

Maka saya minta supaya enggak cuma MK (Mahkamah Konstitusi) yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan.

Saya yakin keputusan MK akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara. Kita berharap apa yang diputuskan tidak tidak membawa keresahan di tengah masyarakat.

Jika Benar MK Putuskan Sistem Tertutup, HNW: Itu Inkonsisten dengan Putusan MK Sebelumnya, Mundur ke Sistem Pemilu Era Orba

Putusan MK Bocor, Gus Imin: Yang Penting Tak Potensi Tunda Pemilu