Jika memang ada unsur pidana, proses hingga persidangan harus dijalankan demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

Menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar hak-hak pribadi seorang anak dan ini malah jumlahnya sangat banyak sekali.

Jadi diplomasi harus berjalan. Presiden Prabowo memiliki timeline atau konsep yang jelas. Mengapa kita berada di BOP dan kenapa kita harus tetap berada di BOP.

Jangan sampai lembaga etik justru menimbulkan kegaduhan institusi. Kearifan dan kebijaksanaan itu penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.

Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti arah dan paradigma pengawasan.

Kami berharap hal ini tidak terjadi karena tentu saja individu seorang anak dipermalukan sedemikain rupa.

Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang menganut pemisahan kekuasaan. DPR berada di wilayah legislatif, sedangkan MK di wilayah yudikatif.

Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya.

Permintaan tersebut bukan hanya kurang tepat dan salah kamar, tetapi juga berpotensi mendistorsi MK itu sendiri dari dalam.