Dikatakan, penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik wajib juga dilindungi dari penularan Covid-19.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dihentikan sementara di provinsi yang mengalami lonjakan tertinggi kasus Covid-19.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan bahwa penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) tetap harus memperhatikan zona masing-masing daerah.
Demi menjaga keselamatan lingkungan satuan pendidikan, pemerintah pusat meminta guru maupun siswa yang tidak dalam kondisi prima untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran secara daring.
Pelaksanaan PTM terbatas harus diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat, dilakukan secara bertahap, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing daerah.
Untuk menciptakan ruang belajar yang aman dari pandemi Covid-19, Kepala Sekolah SDN IV Made Lamongan, Amin Khusnul Khatimah mengatakan sejak berangkat dari rumah hingga pulang kembali ke rumah, sekolah menegakkan prinsip disiplin protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri.
Kalangan dewan menyoroti rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) akhir Juni lalu terkait vaksin yang sudah dapat diberikan pada anak usia 12-17 tahun.
Sedangkan di wilayah PPKM Level 4 masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), guna menghindari penularan Covid-19.
Jumeri menegaskan perlunya langkah-langkah strategis, dalam mempersiapkan satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, termasuk mitigasi risiko penularan.
Presiden RI Joko Widodo mempersilakan sekolah yang berada di wilayah PPKM Level 1-3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.