Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. 

Komnas HAM menekankan tanggung jawab negara atas jaminan perlindungan hak setiap orang 

Aparat diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area pusat perbelanjaan.

Tanggal 12 hingga 13 Juli 2024, Komnas HAM telah melakukan peninjauan lapangan sekaligus permintaan keterangan di lokasi peristiwa

KPK memastikan sangat menjunjung hak asasi manusia 

Laporan dari kubu kepada penyidik bisa menjadi alat kontrol bagi kerja-kerja penyidikan.

Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Sebagai contoh, tercatat sekitar 600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik.