Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

Selain bisa swasembada pangan, dengan adanya petunjuk arah pembangunan melalui haluan negara, pemerintahan Presiden Soeharto juga berhasil membangun jalan tol pertama di Indonesia.

Sebab baik presiden, gubernur, bupati, dan walikota memiliki visi dan misi masing-masing.

Karenanya haluan negara tidak hanya penting dalam memastikan pembangunan telah berjalan pada arah dan jalur yang benar, tetapi juga untuk menyatukan visi kebangsaan.

Buah pikir dari akademisi dinilai sangat dibutuhkan, yakni salah satunya untuk menjawab berbagai pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait perlu atau tidaknya PPHN muncul.

Sebelumnya, di akhir Maret 2014, dalam sebuah debat politik di Jakarta, Presiden BJ Habibie juga menegaskan pentingnya Indonesia menghidupkan kembali Haluan Negara.

Siapa pun yang menjadi presiden dia akan melanjutkan pembangunan sesuai haluan negara.

MPR memang sedang mewacanakan untuk merealisasikan rekomendasi terkait dengan menghadirkan kembali haluan negara, yang di dalam rekomendasi disebut Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hingga saat ini belum ada urgensi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk `menghidupkan` kembali garis besar haluan negara (GBHN) atau pokok-pokok haluan negara (PPHN).

MPR selama ini telah melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi untuk menyerap aspirasi, masukan, bahan-bahan atau dokumen untuk dijadikan bahan pembahasan pokok-pokok haluan negara.