RUU ASN Insyaallah ini tinggal menunggu masuk masa sidang, sudah selesai kemarin (dibahas) di tingkat Panja, tinggal nanti pembahasan tingkat I dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ke-3 sudah selesai.

Kemendes PDTT memiliki tugas untuk melaksanakan upaya pengentasan Kabupaten Daerah Tertinggal melalui berbagai sektor, salah satunya bidang pendidikan

Gus Halim meminta agar tenaga pendamping profesional (TPP) yang terpilih terus meningkatkan kualitasnya sebagai fasilitator kegiatan bimbingan teknis pegiat desa.

Larang ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023 oleh India secara signifikan tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional.

Tiga petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo menerima penghargaan Dirjen Imigrasi,

Jika dikatakan jumlah honorer tenaga teknis tidak banyak, salah sekali. Karena hampir di setiap kementerian, lembaga bahkan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga ada. Jadi tidak boleh dianggap enteng para tenaga teknis ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kesenian Jemaat GPM Halong di Ambon, Maluku, yang merupakan BLKK Kesenian pertama di Indonesia.

Peneliti BRIN ini sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen. Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, obyektif, independen, dan non-partisan.

Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sumatera Utara, seperti PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan PLTA Asahan.

Dua posisi ini sangatlah penting untuk menjalankan perluasan mandat OJK sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Yaitu pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto. Serta, pengawasan terhadap industri keuangan non-bank yang diperluas dengan adanya peran untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan