Pada prinsipnya memang tidak ada masalah (pemberian pangkat militer letkol tituler), silahkan saja. Namun kepada publik perlu dijelaskan agar kontroversi tidak panjang seperti sekarang.

Mungkin poin pertama ini agar bisa dicatat untuk dijadikan pertimbangan skala prioritas Pak untuk dijadikan program menkumham kedepannya untuk permasalahan imigrasi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, melalui surat ini, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan penjadwalan ulang rapat dengar pendapat umum tersebut dikarenakan oleh alasan protokol kesehatan, dimana saya dan beberapa jajaran telah melakukan kontak erat dengan individü yang terkonfirmasi positifvirus COVID-19.

Diharapkan agar pemerintah segera mengirimkan Perppu yang sudah disiapkan, karena tahapan sudah mulai, verifikasi parpol juga sudah, sementara DPR akan segera memasuki masa reses ini. Jangan sampai nanti persoalan Perppu jadi kendala KPU dalam melaksanakan tahapan tahapan pemilu.

Tentang prioritas tadi yang kemarin sudah saya sampaikan, tanggapan dan saran dari Komisi I untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi khususnya di daerah perbatan laut, darat, yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti kita ketahui. Mulai Natuna, Papua, Aceh dan sebagainya.

Terkait TNKB khusus untuk Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan bahwa nomor polisi (nopol) khusus itu pun dalam rangka menjaga marwah dan etika anggota dewan.

Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test Calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk pengangkatan Laksamana Yudo Margoni sebagai Panglima TNI. Apakah dapat disetujui?

Saat ini, jumlah SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 569 mesin yang tersebar di 237 lokasi

Tidak ada lembaga atau negara manapun yang memiliki otoritas untuk mendikte hukum kita. Semua kebijakan kita itu harus kita menentukan tidak bisa didrive (disetir) negara asing.