Parlemen (Indonesia) betul-betul support untuk kunjungan (Pemerintah Vanuatu) ini dan kita harap dari kunjungan ini pemerintah (Indonesia dan Vanuatu) bisa saling follow-up untuk hal-hal yang feasible. (Kami setuju) membentuk kerja sama bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Vanuatu yang akan terlaksana dalam waktu dekat.

Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar, tapi saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi.

Tentu kita mengapresiasi putusan MK bahwa itu tetap konsisten mengawal sebuah proses demokrasi dengan tetap menggunakan atau memutuskan bahwa pemilu proporsional terbuka. Ini sebuah kemenangan demokrasi.

Topik pembahasan ini akan kita dalami dalam bentuk Panja supaya permasalahan yang ada di Sumatera Utara ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM itu secara sangat signifikan.

Yang kita duga ada ruang gelap, kongkalingkong, penyuapan, dan seterusnya yang memperdagangkan kuota (impor) bukan sesuatu yang tidak ada presedennya. Kasus-kasus hukum pada bawang putih di masa lalu amat mungkin terulang kembali saat ini.

Pemerintah pusat perlu meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang produktif, tepat sasaran dan mengingatkan para pemangku pelaksana.

Desain dan perencanaan fasilitas akan segera dimulai, dengan konstruksi akan dimulai sambil menunggu persetujuan Komisi Eropa.

Komisi I juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dukungan anggaran dan peralatan yang dibutuhkan guna melaksanakan operasi pengamanan.

Bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan. Minimal sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang.

Putusan tersebut merupakan penegasan bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut pejabat dan lembaga pemerintahan.