Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai telah menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Sekjen Idrus Marham untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

"Mau diperiksa mengenai kecelakaan lalu lintas, tapi yang bersangkutan masih sakit. Jadi pemeriksaan ditunda Kamis besok," ungkap Didiek di KPK, Kuningan, Jakarta.

Partai Golkar didorong untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua Umum (Ketum).

Novanto sendiri memilih bungkam saat keluar gedung KPK. ‎Rawut wajah Setnov terlihat datar. ‎Tatapan matanya kosong saat berjalan di lobi Gedung KPK menuju mobil tahanan.

MKD DPR terpaksa membatalkan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR. Alasannya, karena beberapa fraksi tidak dapat menghadiri rapat internal terkait status hukum Ketua DPR Setya Novanto.

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Partai Golkar diminta untuk segera mengganti posisi Ketua DPR.

Ketua DPR Setya Novanto telah bertemu sebanyak dua kali dengan Presiden Jokowi untuk membahas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Setya Novanto diagendakan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Pasca Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendapat teguran agar berhenti bicara tentang Novanto.