Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan kasus suap dan perintangan penyidikan.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Ketua BP MPR: Pembahasan Bentuk Hukum dan Substansi PPHN Dipercepat, Target Rampung Sebelum Reses

Yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan arah penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Terkait isu-isu aktual Pak Menteri, ini kan kasus yang sepertinya berulang, kasus penjualan pulau, penyewaan pulau, iya kalau di sini Pulau Panjang itu ilegal, entah yang lalu-lalu itu mungkin yang juga tidak terkait dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) itu adalah benar, harusnya kan ada upaya tindakan hukum terkait ini.

BPKH berharap keterangan yang diberikan dapat membantu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Maka perlu dilakukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyelesaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum.

KUHAP Insyaallah selesai pelaksanaan tahun 2025 akhir ini akan menjadi tonggak daripada hak asasi manusia.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.