Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi dinilai sebagai senjata pemusnah massal.

PKS mempertanyakan unsur kegentingan terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Ormas radikal oleh pemerintah.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Ormas radikal dinilai bukan untuk memberangus demokrasi di Indonesia.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membubarkan Ormas radikal dinilai sebagai bentuk kediktatoran gaya baru.

Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang pembubaran Ormas radikal.

Sedianya Ifa akan mengkonfrontir mantan Panitera Pengganti Rohadi. Seyogyanya hari ini kesaksian Ifa, Rohadi dan Berthanatalia Ruruk Kariman (pengacara Saipul) soal aliran uang akan diadu.

Dengan tingkat kesuburan yang hanya mencapai 1,25 anak per wanita, Pemerintah Korea Selatan pun mulai menawarkan insentif kepada warganya bagi yang ingin mempunyai banyak anak

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suswanti.

Pemerintah disarankan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perubahan proses produksi pada akhirnya akan mendorong perubahan karakter pekerjaan, seperti penggunaan mesin dan robot sebagai pengganti tenaga manusia