Pemerintah Diminta Bubarkan HTI Lewat Perppu

Jakarta - Pemerintah disarankan untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah dapat menggunakan Perppu dalam pembubaran HTI. Sebab, pemerintah dapat menerbitkan Perppu jika sudah dalam keadaan mendesak.

"Perppu itu kewenangan pemerintah, dimana ada hal kegentingan yang memaksa maka pemerintah dapat mengeluarkan Perppu," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/5).

Kata Agus, Perppu dapat berlaku semenjak diterbitkan sampai dikirim dan dibahas oleh DPR dalam satu kali masa sidang. Menurutnya, DPR akan mendukung langkah pemerintah.

"Setelah dibahas, apakah disetujui maka langsung UU, kalau tidak disetujui, maka Perppu itu gugur dan kembali ke UU yang lama," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan Perppu untuk mempercepat upaya pembubaran HTI. Sebab, upaya pemerintah membubarkan HTI melalui gugatan di pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama.

KEYWORD :

Ormas Anti Pancasila HTI UU Ormas

Seorang Penerjung Payung Menabrak dan Tersangkut di Papan Skor Stadion

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Sidang Serius Jadi Viral Gara-gara Tisu di Jidat Eks Kepala Polisi

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini