Menurut Nicke, kuota LPG yang ditetapkan pemerintah pada 2023 sama dengan tahun sebelumnya

Jugi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mempertimbangkan kembali usulan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya.

Sebaiknya Pemerintah melalui Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dengan harga nonsubisidi. Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU.

Ahok jangan cawe-cawe pada pekerjaan lain, yang jauh dari kompetensinya.

Kan sudah ada jatahnya untuk setiap daerah, sehingga jika sampai terjadi kelangkaan dan harga yang mahal seperti ini, tentu ada masalah dengan jalur distribusi dan tata kelolanya. Kan selama ini juga baik-baik saja, mengapa sekarang langka.

Penentuan harga LPG Non-Subsidi menjadi kewenangan badan usaha dengan mengacu tren dan mekanisme harga Contract Price Aramco

KPK menduga pengadaan LNG tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal itu didalami lewat dua orang sebagai saksi pada Selasa (4/7).

Sebagai bandara tersibuk di Indonesia, di bandara Soekarno Hatta SHAFTHI dan SHIPS dibagi tiga shift untuk operasional selama 24 jam