Jelang penyusunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma`ruf Amin, posisi menteri BUMN menjadi salah satu sorotan. Kementerian BUMN diharapkan tidak diduduki kader partai politik (Parpol).

Hendrajit menekankan, agar presiden terpilih Joko Widodo berhati-hati terhadap kepentingan korporasi yang masuk di tubuh pemerintahan.

Presiden Jokowi memastikan susunan Kabinet Kerja jilid II telah rampung dan akan disampaikan setelah pelantikan, Minggu (20/10). Salah satu nama calon menteri Jokowi adalah Erick Thohir yang merupakan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu membantah nama Erick Thohir akan menjadi Menteri BUMN.

Demokrasi membutuhkan checks and balances, karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik

Sosok menteri dari latar belakang ASN diperlukan dalam membangun stabilitas dan sistem kepemimpinan di pemerintahan.

Erick Thohir adalah satu-satunya kandidat menteri untuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma`ruf Amin yang akan membawa kepentingan kelompok pebisnis di tengah hegemoni partai pendukung pemerintah.

Kabinet Harus Pertimbangkan Tantangan Eksternal dan Konsolidasi Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak masalah untuk tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet kerja jilid II. Sebab, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Peningkatkan pengamanan dirinya, kata Jokowi, dikaitkan dengan terjadinya penikaman terhadap Menteri Wiranto beberapa hari lalu