Kepmensos terbaru ini ada mengandung unsur ketidakadilan, tak menghadirkan data yang akurat baik dari jumlah maupun komponen penerima bantuan iuran JKN.

Kepmensos terbaru ini ada mengandung unsur ketidakadilan, tak menghadirkan data yang akurat baik dari jumlah maupun komponen penerima bantuan iuran JKN.

Menurut Lestari, upaya membuka kembali sejumlah aktivitas di ruang publik di masa pandemi memang membutuhkan pertimbangan yang matang dan melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi yang tepat.

Menangkap pelakunya saja tidaklah cukup, melainkan harus diuraikan secara tuntas apa yang mendasari tindakan pelaku tersebut.

Prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati dalam setiap berkegiatan di masa pandemi ini, tegas Lestari, harus benar-benar dikedepankan, agar tidak tercipta klaster baru saat terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di ruang publik.

Yang membuat saya makin kagum adalah pesan dari Abah bahwa bagi seluruh warga Kabuyutan, NKRI dan Merah Putih adalah harga mati serta kebhinnekaan Indonesia mesti dijaga.

Pasal tersebut, juga menempatkan koperasi dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Saya rasa bangsa Indonesia perlu diketuk untuk kembali menyadari bahwa nilai luhur bangsa adalah solusi untuk menghindari kerusakan sosial yang makin parah akibat pandemi

Bamsoet memaparkan, bentuk hukum penetapan PPHN juga sebaiknya tidak diatur dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat.