Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.

Cukup mengagetkan dan sangat memprihatinkan. Sulit dinalar dengan logika sehat, jika di KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi, ternyata ditemukan tindakan penyimpangan, pungutan liar yang dilakukan oleh pegawainya.

Kalau akuisisi 35 persen participating interest blok Masela ini sukses maka kontribusi Pertamina bagi lifting gas nasional akan semakin besar. Saat ini kontribusi Pertamina terhadap lifting gas masih di bawah 50 persen, sementara lifting minyak nasional kita sudah dominan di atas 60 persen.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut, merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat permasalahan ini sangat berdampak kepada kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengusulkan, agar kedepan Jemaah Haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah, bukan Kota Madinah.

Dia meminta agar penginapan untuk para jemaah haji Indonesia ditingkatkan, yaitu maksimal untuk tiga orang per kamar.

Rapat tersebut terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Timwas Haji DPR Darul Siska mengatakan, Kliknik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah sangat memperihatinkan.

Saya mendukung sepenuhnya peraturan daripada Polri terkait penerbitan sebuah sim itu harus memiliki sertifikat dari sekolah mengemudi yang terakreditasi.

Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing.