Jokowi menyatakan akan mengevaluasi kebijakan cantrang sebab pemerintah menginginkan memberikan kebijakan yang terbaik untuk para nelayan.

Rencana Presiden Joko Widodo untuk membagikan sekitar 12,7 juta hektare lahan kepada organisasi masyarakat maupun pondok pesantren disambut baik.

Kelompok petani tersebut menginginkan Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah menggantung hampir setahun itu.

Upaya ini harus senantiasa berjalan serempak hingga ke level pemerintah provinsi dan kabupaten, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Presiden RI Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak terlalu bergantung dengan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur nasional

Presiden RI Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2018, Rabu (26/4) di Jakarta

Meski mempunyai hak untuk memberikan jawaban atau replik atas pembelaan terdakwa, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memlih untuk tidak memberikan tanggapan.

Perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Untuk itu, semua menteri harus siap untuk dievaluasi.

Semua partai tentunya harus siap dengan keputusan presiden. Termasuk mengenai nama dan kapan reshuffle itu dilakukan.

Pada kebijakan dalam negeri  pemerintahan Jokowi masih lemah dalam menyelesaikan sengketa partai politik.