Ilustrasi Paripurna DPR
Jakarta - Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya didukung empat partai koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Adalah, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Hanura, dan NasDem.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, legitimasi hak angket KPK tersebut sangat lemah. Mengingat, mayoritas fraksi di DPR menolak keputusan paripurna DPR terkait hak angket KPK itu."Kalau enam (fraksi) yang ngotot tidak mau mengirimkan secara bulat kemudian hanya ada empat fraksi, tentunya aspek legitimate menjadi pertimbangan yang sangat lemah," kata Taufik, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/5).Sebab, kata Taufik, enam partai menyatakan secara tegas menolak hak angket KPK, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PPP, PKS, dan PAN.
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Hak Angket KPK Paripurna DPR KPK





















