Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK.

Nanti dibicarakan mana usulan yang layak untuk ditindaklanjuti, mana yang tidak. Sekali lagi UU harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan pentingnya efisiensi dalam menjalankan fungsi kementerian pascapemisahan tugas.

Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia soal HAM.

Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan. 

Keputusan Knesset untuk melarang UNRWA bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan memperparah situasi krisis pengungsi Palestina.

Ketika Pemerintah Pusat merespons cepat dengan rencana penyelamatan Sritex dan memberikan jaminan tidak ada PHK adalah langkah positif yang memang diperlukan untuk memberikan kepastian kepada ribuan karyawan yang saat ini statusnya di ambang pemberhentian.

Kami akan mengaktifkan itu lagi, tetapi ada beberapa revisi supaya tidak gaduh di publik. Habis ini kita (Komisi XIII dan BPIP, red.) akan ngobrol soal itu ya.

Bukan hanya setuju, namun menurut saya Presiden sebaiknya mewajibkan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk menggunakan mobil Maung Garuda, yang notabene produk buatan anak bangsa dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sudah mencapai 70 persen.

Berdasarkan data tertanggal 25 Oktober 2024, Kementerian Pekerjaan Umum menyisakan 129 paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2024 yang belum terlaksanakan lantaran masih dalam proses lelang.