Pandemi telah mengajarkan kita untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi melindungi kesehatan dan keselamatan orang lain.

Itu pasti melibatkan banyak orang, tetapi tentunya orang itu bukan institusi, orang itu adalah oknum-oknum tetapi dari institusi, oknum dari institusi tertentu yang berwenang untuk menindak atau menyelesaikan, karena mereka ada di dalam, otomatis mereka ada konflik kepentingan, maka terjadilah mafia.

Mafia tanah sebagai kejahatan luar biasa karena praktik mafia tanah melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum.

Kepala BRIN bisa dianggap melanggar aturan dan menentang kewenangan Presiden. Karena itu Presiden harus memberikan sanksi tegas agar masalah ini tidak terulang di kemudian hari. Ini sama saja Kepala BRIN mbalelo melangkahi kewenangan Presiden.

Para Hakim (PN Jakpus) harusnya merujuk kepada ketentuan UUD 1945 dan Putusan MK yang sudah menolak judicial review untuk membolehkan perkawinan beda Agama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan Timwas Haji DPR pastikan fasilitas di Arafah untuk para jemaah haji telah tersedia.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan pengawasan di tingkat pemerintah daerah, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengungkapkan Komisi VII akan menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih Nikel ke China sejak Januari 2020-Juni 2022.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus didampingi Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Delegasi dan Anggota Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Mr. Wada Yoshiaki (Head of Delegation).

Target tersebut sangat mustahil diwujudkan bila sikap Pemerintah terus seperti ini. Apalagi setiap tahunnya realisasi lifting minyak dan gas selalu tidak mencapai target yang ditetapkan.