Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama.

Karena ide dasar pembentukan UU adalah pembinaan Pancasila oleh sebuah badan yang namanya BPIP. Sementara kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara.

Urgensinya adalah merespon semangat baru tentang bagaimana negara memberikan perlindungan kepada korban, saksi, informan, maupun ahli.

Ini bukan intervensi, tetapi penegasan tanggung jawab negara di ruang digital.

Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasiona kepada sepuluh tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Jadi beliau adalah Presiden, Kepala Negara yang berdiri sendiri, memiliki kewenangan dan menjalankan kemenangan itu dengan baik.

Kalau datanya tidak benar, negara harus mengeluarkan uang untuk peserta fiktif. Ini bukan angka kecil. Jangan sampai uang rakyat berantakan hanya karena data.

Walaupun BUMN milik negara, jangan sampai mematikan UMKM. Justru BUMN harus menjadikan UMKM sebagai mitra dalam rantai pasok.