Berbagai dokumen itu penting dalam pengusutan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Ketiga APH itu yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri.

Dalam penyidikan kasus suap bansos itu, Tim Penyidik KPK menggeledah dua lokasi perusahaan untuk mencari alat bukti baru.

Plt Juru Bicara KPK, Ipi maryati mengatakan, kedatangan Risama untuk melakukan koordinasi terkait data penerimaan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021.

Dokumen tersebut didapat usai melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus suap yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara, di kantor PT ANM dan PT FMK

Penggeledahan tersebut terkait suap pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB)

Dalam penyidikan kasus suao bansos, KPK kembali memanggil dan memeriksa staf PT Tigapilar Agro Utama. Staf yang di panggil sebagai saksi bernama Buyung Airlangga.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendorong Kementrian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan secara utuh tanpa potongan kepada 10 juta keluarga penerima bansos tunai.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya akan segara berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos tersebut.

Karenanya HNW meminta Mensos yang baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai khususnya.