Anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura merupakan yang terbanyak menyetujui usulan hak angket KPK. Berikut daftarnya:
Dari 560 jumlah anggota DPR, sebanyak 26 anggota yang menandatangani usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan paripurna DPR menuai polemik.
DPR sebagai lembaga pengawas tidak masalah menelanjangi kinerja KPK.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi meminta agar Arsul Sani mencabut tanda tangan dukungan terhadap hak angket KPK.
Proses keputusan Paripurna DPR terkait hak angket KPK dinilai cacat hukum.
Sikap partai koalisi pemerintah yang mendukung hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak logis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus tindak kejahatan korupsi kelas kakap.
Keputusan paripurna DPR terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman.
Persetujuan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik.