Fraksi PKS meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memproses dan menindak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Sudding menyampaikan secara yuridis, hak angket KPK sebenarnya sudah sah setelah melalui ketok palu pengesahan saat rapat paripurna
Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mendorong hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindaklanjuti.
Meski telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR, pimpinan DPR belum bisa menindaklanjuti hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hak angket KPK yang telah diputuskan sidang paripurna DPR harus ditindaklanjuti dan seluruh fraksi harus mengirim anggotanya dalam Pansus.
Sejumlah fraksi di DPR menolak hak angket KPK yang telah diputuskan paripurna DPR. Apa alasan penolakan hak angket KPK tersebut?
PDIP menentang persepsi sejumlah kelompok masyarakat yang menilai hak angket KPK untuk menghambat pemberantasan korupsi.
PDIP menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebatas etalase. Bagaimana tidak, pimpinan KPK diminta ikut aturan main penyidik.
Politikus Golkar menilai hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak perlu dilakukan.
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sedang tersandera sejumlah kasus.