Ketujuh tersangka dimaksud terdiri dari penyelenggara negara dan swasta.

Surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) sudah diteken pimpinan.

Persetujuan PMN tunai di antaranya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Rp1,5 triliun, dan kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar.

Pencegahan itu dilakukan KPK melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Ada empat perusahaan yang menerima pembiayaan dari LPEI.

Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI) jadi pintu masuk mengusut masalah yang dikeluhkan pengusaha lokal.

Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah LPEI dalam mengoptimalkan mandat yang diberikan pemerintah khususnya dalam memajukan ekspor nasional

Kedua saksi fakta menyampaikan bahwa tidak pernah mendengar Didit memerintahkan kliennya untuk tidak hadir penyidikan mereka dalam kasus LPEI. Saksi malah mengetahui bahwa Didit meminta para kliennya agar menghadiri penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.