BEM UI mengaku diancam agar menghapus rekaman video pertemuan tertutup dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan terkait pembahasan keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi teluk utara Jakarta.
Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta dinilai membunuh mata pencaharian para nelayan.
“Kami peringatkan pemerintah dan presiden untuk mengingatkan pembantunya (menteri) untuk tidak melawan hukum. Sebab reklamasi Pulau G masih dalam proses peradilan PTUN,” ujar Direktur Eksekutif WALHI, Yaya Nur Hidayati.
Rizal Ramli saat itu sudah memberi rambu-rambu agar Presiden Jokowi tidak diseret Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam masalah reklamasi tersebut.
Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta
4 (empat) tahun perjuangan rakyat Bali menyelamatkan Teluk Benoa dari reklamasi tidak lepas dari intimidasi, kekerasan dan yang terakhir adalah usaha kriminalisasi warga dan aktivis yang menolak reklamasi Teluk Benoa.
Beberapa jam usai kabar penangkapan Irman Gusman di media, beredar pula cuitan konfirmasi yang memberikan klarifikasi posisi Irman Gusman saat itu.
Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk utara Jakarta dinilai telah melanggar keputusan PTUN.
Bukan hanya Nelayan pesisir Jakarta yang akan kehilangan mata pencaharian, namun semua masyarakat Jakarta pun harus membayar jika ingin melihat pantai.
BEM SI bersama sejumlah nelayan di Jakarta membuat panggung rakyat untuk melawan keputusan kontroversial Menko Maritim Luhut Panjaitan yang akan melanjutkan reklamasi teluk Jakarta.