Negara Bagian Kayah, Myanmar terancam mengalami bencena kelaparan yang memicu kematian, akibat aktivitas militer memaksa lebih dari 100.000 orang meninggalkan rumah untuk menghindari konflik.

Kasus-kasus tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap pemimpin terpilih setelah digulingkan oleh tentara pada 1 Februari dalam kudeta yang telah menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam kekacauan.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Tindakan ini dilakukan untuk melumpuhkan junta militer yang mengambil alih kekuasaan lima bulan lalu.

Pengiriman tersebut berisi 736.000 dosis Sinopharm, menurut media yang dikendalikan oleh Dewan Administrasi Negara - sebagai junta menjuluki dirinya sendiri.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Februari, banyak rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang melonjak setelah banyak staf medis keluar sebagai protes atas kudeta tersebut.

Menjelang pembicaraan ASEAN, kepala junta Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilihan dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023, memperpanjang batas waktu awal yang diberikan ketika militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Pada Sabtu, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan plot itu cocok dengan pola yang mengganggu dari para pemimpin otoriter dan pendukung mereka yang berusaha menganiaya lawan di seluruh dunia.

Ia menjelaskan, saat ini pun penghasilan Pemprov DKI tidak mencukupi untuk operasional rutin kegiatan tersebut

Mendeklarasikan keadaan darurat, Duwa Lashi La menyerukan pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara.