Salah satu target utama pemerintahan adalah membangun infrastruktur digital seluruh Indonesia dan terus meningkatkan literasi digital di Indonesia.
Polri mengerahkan setidaknya 3.200 personel yang dibagi dalam konsep pengamanan ring 1, 2, dan 3 saat Apel Siaga Perubahan Partai NasDem, di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkap dukungannya terhadap sinergitas antar daerah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif daerah di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kesenian Jemaat GPM Halong di Ambon, Maluku, yang merupakan BLKK Kesenian pertama di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) reses ke kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pembangunan infrastruktur menjadi pondasi utama.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menyatakan, Kemensos RI sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam membantu masyarakat miskin dan rentan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi proses penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Peneliti BRIN ini sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen. Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, obyektif, independen, dan non-partisan.
Inalum merupakan BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, hitungan produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun. Sementara demand atau kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya Untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus import. Padahal kita kaya dengan bauksit. Hal ini karena Inalum tidak memilik energi listrik yang cukup untuk proses produksinya.
Jadi transportasinya harus dipikirkan apakah memungkinkan misalnya diperbanyak pelayanan kesehatan misalkan dalam bentuk klinik kapal. Itu kan perlu dibicarakan, karena jumlah penduduknya 1,8 juta yang tersebar di pulau-pulau, harus diatur karena di Kota Ambon ini ada rumah sakit rujukan nasional yaitu rumah sakit Dr. J. Leimena.