Pimpinan MPR RI telah menerima Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diusulkan Badan Pengkajian MPR RI.

Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.

Hubungan industrial Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk menuju pertumbuhan bisnis.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara.

Kemajuan teknologi telah menggeser paradigma preferensi masyarakat dalam memilih media.

Pengawas Ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif kepada masyarakat, dan harus mampu menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholder, berintegritas dan profesional.

Penyikapan MK dan Pemerintah itu sesuai dengan Pancasila pasca Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menegaskan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Konstitusi.

Nilai-nilai dasar AKHLAK yang menjadi pondasi budaya kerja ini harus menjadi visi bersama.