Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan perampingan atau penataan OPD Pemprov Bali yang dicetuskan Gubernur Wayan Koster sejalan dengan keinginan untuk mengakselerasi lima program prioritas yang sudah tertuang dalam visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Menyikapi isu beroperasinya pramuwisata (guide) Rusia ilegal, Pemprov Bali mengambil sikap dengan mengelar pertemuan dengan sejumlah komponen terkait.

Guna mempercepat realisasi penerapan Sistem Pemantauan Data Terintegrasi Transaksi Pajak Hotel dan Restoran Secara Elektronik di Provinsi Bali yang diasistensi oleh KPK, Pemprov Bali terus memastikan tahapan demi tahapan terlaksana dengan jelas.

Guna mempercepat realisasi penerapan Sistem Pemantauan Data Terintegrasi Transaksi PHR Secara Elektronik di Provinsi Bali yang diasistensi oleh KPK, Pemprov Bali terus memastikan tahapan demi tahapan terlaksana dengan jelas.

Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan objektivitas dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali.

Sekretaris Daerah Pemprov Bali Dewa Made Indra mengingatkan PT Jamkrida Bali untuk tidak hanya mengejar keuntungan operasional. Jamkrida hendaknya memprioritaskan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Bali yang menurut penilaiannya masih carut marut. Pasalnya masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian.

Gubernur Bali Wayan Koster memuji kerja keras semua pihak sehingga berhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Bali atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemenpora setelah latih, kader akan diserahkan ke Pemprov untuk diberdayakan.

Sudarto menilai pempertahankan saham Pemprov di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) sama dengan merusak kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda.