Mendes PDT Yandri Susanto mendukung inovasi generasi muda dalam mengembangkan sejumlah potensi desa, khususnya desa-desa di kawasan pesisir.

Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi.

Ariza juga menyampaikan Kemendes dapat pula menghadirkan Super Apps yang menghimpun data terkait desa

Mendes Yandri mengingatkan untuk segera dilaksanakan adalah penyusunan Peraturan Menteri Desa tentang Dana Desa yang bakal jadi jaminan untuk pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

Dalam RUU KUHAP disebutkan penyadapan dimulai pada saat penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka.

Mendes Yandri meminta kepada Satgas BLBI dan Juru Sita untuk hentikan proses pengalihan status tanah desa tersebut.

Bagi Kementerian Desa, Pondok Pesantren penting karena sebelum Indonesia merdeka, sudah ada Pondok Pesantren