Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif

Di undang-undang kita tidak ada pasal yang menyebutkan secara rinci bahwa pemilihan itu adalah pemilihan langsung, jadi yang disebutkan adalah pemilu dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil.

Mengetahui langsung kondisi di lapangan, hal ini disebut Mendes Yandri sebagai salah satu cara berkolaborasi antara pemerintah dengan warga untuk memaksimalkan program membangun Indonesia.

Mendes PDT Yandri Susanto menargetkan desa di Kabupaten Pati jadi eksportir ikan nila salin karena potensinya yang sangat tinggi. 

Harus diingat bahwa kita juga memiliki Undang-Undang akan Perlindungan Data Pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan amanat Undang-undang (UU). Oleh sebab itu, IKN tidak akan pernah mangkrak.

Terkait dengan data pribadi, tentu saja Pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meyakini Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memiliki potensi besar sebagai lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kemendes PDT terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk akselerasi Asta Cita ke-6