Mendes Yandri memaparkan banyak hal terkait pemerataan ekonomi desa dan pemberantasan kemiskinan yang diyakini sebagai peluang besar untuk berkontribusi dalam memajukan Indonesia.

Desa menjadi garda terdepan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan tanggap bencana yang ramah anak

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.

Kementerian Ekraf bersama dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani nota kesepahaman atau MoU mengenai Sinergi Ekonomi Kreatif dan Koperasi.

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus berkomitmen untuk memberantas buta huruf Alquran di Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengingatkan Kemenkop-UKM agar program strategis nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi sarana kredit konsumtif.

Mendes Yandri bersama BNN dan Baharkam Mabes Polri sepakat untuk turun ke desa untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.