Pimpinan DPR menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk berpihak kepada petani dan masyarakat desa dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang, Pak.

Kemendes PDT dan Lemhanas RI menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari desa yang menjadi mayoritas wilayah Indonesia.

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025, acara Rapat Paripurna hari ini adalah satu, Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Musdesus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara

Konflik agraria berdarah pecah di Buttu Pangaturan, Desa/Nagori Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin 22 September 2025. Ratusan pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) diduga menyerang Masyarakat Adat Sihaporas di wilayah adat tersebut.

Saya tanyakan kepada forum, dapatkah kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang?.

Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya revisi pasal-pasal terkait penangkapan dan penahanan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memaparkan 12 rencana aksi Kemendes PDT di hadapan Delegasi China Investment Association Overseas Investment Union (CIAOIU)

Ya sampai sekarang kan makanya Undang-Undang Pori kita tetap masukkan. Bahkan 2025 dan 2026.