Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Covid-19 telah memberikan banyak pukulan telak terhadap industri penerbangan tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.

Pemerintah memutuskan memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4. Meski terasa berat, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tetap mengikuti aturan yang diberlakukan.

Khusus perjalanan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa, pelanggan juga diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyoroti perihal bantuan sosial (Bansos) yang masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegur keras Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 yang juga Bupati Kabupaten Toba Poltak Sitorus.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berharap, ulama bisa terus bersinergi dengan pemerintah (umaro) dalam mengurusi berbagai persoalan bangsa, terutama dalam penanganan pandemi Covid 19.

Bantuan TKM diserahkan sebagai upaya Kemnaker guna menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.