Maka saya akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya Beliau bisa mengusulkan supaya Pusat bisa segera mengintervensi. Keberadaan jalan tambang kalau itu memang betul solusi, kita ingin menanyakan payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa dan terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan.

Karena sangat tidak mungkin masyarakat sekitar bisa merasakan adanya bau menyengat kalau flaring-nya sudah sesuai dengan SOP atau prosedur. Ini tentu ada yang tidak beres. Karenanya Kementerian Perindustrian harus dapat memastikan itu dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat atas operasi industri. Jangan sampai masyarakat atau pekerja yang menjadi korban.

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni menyebut Kapolri memberikan aksi dan langkah nyata dalam menciptakan kesetaraan di dalam Polri.

Mantan aktivis, Petrus Hariyanto, menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dinyatakan bersalah dalam Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Polres Jakarta Utara (Jakut) segera menemukan pelaku.

Penurunan target bauran EBT ini hanya sekedar kamuflase agar capaian kinerja Pemerintah terkesan berhasil atau setidaknya capaian yang diperoleh tidak terlalu jauh terpaut dengan targetnya.

Jadi sekali lagi pelayanan oke, tetapi perlu diperhitungkan juga pendidikan kepada masyarakat ini perlu, karena kalau semakin lama kan itu harus semakin cerdas orang-orang itu harus semakin peduli terhadap hal itu.

Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan SIREKAP, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional.

Problemnya, banyak honorer yang sudah lama mengabdi belum masuk data dapodik, di sini jadi celah pungli. Ini kan masalah-masalah ini jadi makin menumpuk. Jika masalah anggaran, Komisi X bersama Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah sepakat menganggarkan 19-21 triliun per tahun untuk membayar guru PPPK.