Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan bahwa pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan Covid-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai, pengendalian pandemi Covid-19 harus segera dituntaskan dengan akselerasi vaksinasi massal bagi seluruh warga sasaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap segera ada vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Hal ini mengingat virus corona, terlebih varian Delta, telah banyak menyerang anak-anak tanpa mengenal usia.

Syarief Hasan juga mendesak Pemerintah untuk menurunkan harga PCR maupun Antigen tes di beberapa daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengungkapkan bahwa realisasi vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih jauh dari target Pemerintah.

Polemik isu mengenai obat-obatan maupun program vaksinasi Covid-19 di Indonesia makin sering terdengar. Dimulai dari kisruh obat Ivermectin yang disebut ada hubungannya dengan KSP Moeldoko.

perekonomian akan terkerek naik ditunjang oleh jaminan ketersediaan vaksin.

KPK menduga, Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara memerintahkan langsung besaran kuota tersebut.

Hal itu didalami lewat keterangan enam orang saksi yang diperiksa terkait dugaan rasuah penanganan barang tanggap darurat pandemi covid-19 di Bandung Barat.