Kami menyayangkan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen Ilmate) dan Manajemen PT GNI yang seharusnya diadakan Kamis, 12 Januari 2023, ditunda. Padahal banyak hal yang harus dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Usut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

Dalam praktiknya holding sub-holding ini memang akan memisahkan beberapa peran PLN  yang selama ini terintegrasi. Untuk tahap awal pelaksanaan holding sub-holding akan memisahkan PLN dari sektor pembangkit. PLN akan difokuskan mengelola sektor distribusi dan transmisi.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut, Pemerintah harus serius melaksanakan revisi ini agar tidak mundur lagi dari waktu yang diharapkan. Mengingat isu revisi Perpres ini sudah lama direncanakan tapi hingga sekarang belum terlihat kejelasannya.

Dengan kondisi seperti sekarang saja, para pengusaha batubara sudah tajir-melintir, apalagi kalau diterapkan royalti nol persen.  Mereka akan semakin berpesta menikmati SDA gratisan yang ada.  Padahal konstitusi mengamanatkan, agar SDA karunia Tuhan ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu contohnya adalah peningkatan kekayaan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong. Kekayaannya langsung bertambah ratusan triliun akibat kenaikan harga batu bara internasional. Sementara nasib rakyat di lokasi tambang milik Low Tuck Kwong masih memperihatinkan.

PLN harus segera menjelaskan kepada masyarakat duduk perkara yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat menganggap PLN membenarkan tindakan sewenang-wenang tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.

Pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan hajat hidup para nelayan kecil dengan memenuhi kebutuhan solar mereka dalam jumlah yang cukup  dan dengan harga subsidi.