Kepercayaan pemerintah dan kalangan pengusaha UEA akan pertumbuhkan ekonomi Indonesia yang besar itu, mendukung keinginan kita membangun infrastruktur vital dan strategis dengan modal, bukan utang.
Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut.
Pemerintah harus gerak cepat menyikapi masalah ini, karena pasokan CPO untuk industri minyak goreng dan biofuel mulai dikeluhkan. Kalau tidak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban.
Pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik,
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran untuk menjembatani kesenjangan digital.
Untuk memastikan setiap siswa yang ingin dapat mengikuti tes, pemerintah membuka pusat karantina perumahan di rumah sakit dan pusat perawatan lainnya yang dapat menampung hingga 3.000 siswa.
Aturan kontroversi Kemenhub tersebut akhirnya dicabut karena pemerintah tidak memiliki fakta data yang cukup untuk menjelaskan perjalanan jarak jauh dan jarak dekat.
Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa.
AS telah memimpin kecaman atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer pekan lalu yang mengganggu transisi rapuh menuju demokrasi di mana kekuasaan dibagi dengan pemerintah sipil.
Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab untuk memastikan efisiensi dan produktifitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna.