Mukhtarudin meminta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut didukung pemerintah daerah. Caranya dengan menyesuaikan aturan yang sebelumnya berlaku di daerah masing-masing.

Fraksi PKS selama ini terus konsen memperjuangkan nasib para tenaga pendidik. Karenanya, pemerintah harus lebih mengangkat harkat dan martabat para guru di Tanah Air.

Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN.

Di bawah aturan, yang akan berlaku mulai 6 Desember, orang yang tidak divaksinasi tidak akan dapat memasuki tempat-tempat seperti bioskop, restoran, dan acara olahraga, kata pemerintah Perdana Menteri Mario Draghi dalam sebuah pernyataan.

Politisi Golkar itu menyinggung bagaimana salah satu penurunan angka PBI dalam satu semester sebanyak 255.300 orang. Padahal jumlah penerima berikut anggaran PBI sudah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, anggaran yang ada pada akhirnya karena tidak terserap dalam PBI dilakukan refocusing untuk kegiatan lainnya di Kemenkes.

Kelompok masyarakat Suku Tiga ini belum tersentuh pendidikan karena tinggal di pedalaman hutan. Maka, penting bagi pemerintah menyediakan akses pendidikan untuk mereka.

Naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat semestinya dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD, tidak melalui utang daerah.

Penyidik juga mendalami dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara.

Dikatakan Menaker Ida, peran Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi sangat sentral, utamanya dalam memberikan layanan informasi, membuat basis data PMI, dan menyelenggarakan, menyediakan, serta memfasilitasi pelatihan kerja kepada CPMI.

Pembahasan RUU HKPD seharusnya merupakan bagian penting untuk merealisasikan Tujuan UUD 1945, khususnya Pasal 18A Ayat 2 yang mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundangan.